MANTAP JIWA: Karena Panggilan Jiwa Cinta NKRI120 Nelayan Pantura Ikut Jaga Natuna
Kabar Natuna terkini, sebanyak 120 nelayan asal Pantai Utara (Pantura) dikirim ke Natuna untuk melaut.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan, pengiriman nelayan asal Utara Jawa ini dimaksudkan untuk mengisi kegiatan nelayan lokal mencari ikan sekaligus upaya pemerintah Indonesia melindungi Natuna dari pihak asing.
Seperti diberitakan sebelumnya, kapal-kapal ikan dan kapal coast guard China berkeliaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tersebut sejak sekira 10 Desember 2019 hingga saat ini.
"Salah satu keputusan ikutan dari situ adalah kita mau memobilisasi nelayan-nelayan dari Pantura dan mungkin pada gilirannya dari daerah-daerah lain di luar Pantura untuk beraktivitas kekayaan laut, mencari ikan dan sebagainya di sana," Mahfud MD memastikan Senin (6/1)
Selain mencari ikan, Mahfud berharap para nelayan diminta ikut menjaga Natuna dari serbuan kapal asing. “Selain menggunakan hak saudara sebagai warga negara, juga menggunakan kewajiban saudara untuk turut membela negara, menunjukkan bahwa ini milik kami,” jelas Mahfud.
Mahfud meminta nelayan tidak perlu khawatir akan keselamatan saat melaut di Natuna. Karena, pemerintah Indonesia akan meningkatkan keamanan melalui patroli laut dari TNI-Polri.
“Dan saudara akan dilindungi oleh negara tidak akan ada tindakan tindakan fisik yang mengancam saudara. Yang penting saudara nyaman di situ negara nantinya akan mengawal kegiatan saudara di situ,” ucap Mahfud.
Kemarin, seratusan Nelayan Natuna tiba di kantor Kemenko Polhukam. Sesmenko Polhukam Letjen TNI Tri Soewandono bersama jajaran Kemenko Polhukam menerima para nelayan Natuna di pintu gerbang Kemenko Polhukam. Tri Soewandono terlihat menyalami para nelayan Natuna tersebut. Para nelayan Natuna kemudian berdialog dengan Menko Polhukam Mahfud MD terkait kapal asing China yang memasuki wilayah Indonesia.
Mahfud MD memastikan, pemerintah terus memperkuat pasukan di wilayah perairan Natuna Utara. Meski demikian, Mahfud menegaskan, peristiwa ini tidak dalam suasana berperang dan juga tak mengganggu perekonomian dan kebudayaan kedua negara.
"Apa yang sudah diinstruksikan oleh Presiden dan sebelum ini pun saya sudah bicara langsung dengan pihak istana yang diwakili Mensesneg dua hari lalu, menyatakan bahwa sikap pemerintah tidak bergeser untuk kedaulatan itu. Dan minta agar kehadiran negara di sana direalisasikan," tegasnya.
"Kita sudah mulai merealisasikan, penguatan pasukan di sana sudah mulai bergerak. Tidak berperang kita. Kita mempertahankan kedaulatan. Oleh sebab itu urusan hubungan dagang, perekonomian, hubungan kebudayaan, hubungan apa pun dilanjutkan seperti biasa," lanjutnya.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Sisriadi memastikan TNI mematuhi hukum internasional dan aturan pelibatan (rule of engagement) prajurit dalam mengawal Perairan Natuna Kepulauan Riau. Prajurit TNI tidak ingin terprovokasi dengan manuver-manuver yang dilakukan oleh kapal ikan dan kapal coast guard China di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna.
"Kita tidak ingin terprovokasi. Mereka melakukan provokasi supaya kita melanggar hukum laut internasional itu sendiri. Kalau itu terjadi, justru kita yang disalahkan secara internasional dan justru kita yang rugi. Prajurit kita melakukan tugasnya dengan rule of engagement (aturan pelibatan) yang diadopsi dari hukum nasional maupun internasional," katanya.
TNI sebelumnya mengirim lima Kapal Perang Republik Indonesia (KRI), satu pesawat intai maritim, dan satu pesawat Boeing di Perairan Natuna Kepulauan Riau. Hal itu menyusul adanya pelanggaran kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut oleh kapal-kapal Cina.
Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman mengatakan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono melaksanakan pengendalian operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaraan di wilayah perairan laut Natuna Utara.
"Sebelum bertolak dari Lanud Halim PK menuju Natuna, Pangkogabwilhan I menyampaikan bahwa operasi siaga tempur ini dilaksanakan oleh Koarmada1 dan Koopsau 1 dengan alutsista yang sudah tergelar yaitu tiga KRI dan satu, pesawat intai maritim dan satu pesawat Boeing TNI AU," ujarnya.
"Sedangkan dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna," kata Taibur.
Yudo mengatakan, operasi tersebut digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. "Sekarang ini wilayah Natuna Utara menjadi perhatian bersama, sehingga operasi siaga tempur diarahkan ke Natuna Utara mulai tahun 2020. Operasi ini merupakan salah satu dari 18 operasi yang akan dilaksanakan Kogabwilhan I di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya," kata Yudo.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal Riswanto mengaku siap untuk melaut dan turut menjaga perairan Natuna dari pencuri ikan.
"Intinya kami siap, bahwasanya Natuna adalah bagian dari NKRI dan kami siap mengisi, siap kami berlayar di laut Natuna dengan apa yang nanti akan menjadi aturan, kami siap mengikuti," kata Riswanto.
Riswanto mengatakan, program melaut ke Natuna sebenarnya sudah diarahkan pemerintah sejak Menko Kemaritiman era Rizal Ramli. Namun, kala itu arahan tersebut terhenti tanpa alasan yang jelas. Kini, nelayan kembali diarahkan untuk melaut di ZEE Indonesia setelah kapal China kedapatan mengambil ikan secara ilegal.
"Sekarang ketika kita ada permasalahan ini baru kita kembali untuk diarahkan ke Natuna. Padahal menurut pemerintah sumber daya ikan di sana sangat melimpah dan patut kita kelola oleh nelayan-nelayan kita sendiri," jelasnya.
Meski demikian, Riswanto mengungkapkan kendala yang dihadapi nelayan Pantura jika harus melaut ke perairan Natuna yakni, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan mahalnya biaya akomodasi."Untuk kapal-kapal di atas 30 gross ton (GT) kita kan memakai BBM industri. Sedangkan biaya yang kita butuhkan untuk melaut ke Natuna itu tidak sedikit. Termasuk paling besar adalah biaya operasional terkait dengan harga BBM itu," katanya.
"Dulu itu ketika tidak ada pencabutan harga BBM untuk subsidi kita mampu ke sana dan banyak. Tapi, ketika BBM subsidi sudah dicabut dibatasi hanya untuk (kapal) 30 GT ke bawah, dan yang untuk 39 GT ke atas kita memakai BBM industri, otomatis itu menambah biaya operasional yang ada. Padahal kita sifatnya adalah mencari ikan yang belum tentu kita dapat hasil ikannya," ujarnya. (tribun network/yud/git)
Sumber: Tribun Jateng