Natuna Rusuh, Warga Tolak Pulaunya Jadi Karantina WNI Dari Wuhan
Kerusuhan massa terjadi di akses jalan gerbang menuju Bandara Raden Sadjad, Ranai, Kabupaten Natuna, Minggu (2/2/2020). Ratusan orang berkumpul di area Bandara berunjuk rasa menolak kedatangan WNI yang dievakuasi dari China akibat virus Corona.
Warga Natuna khawatir dan takut Virus Corona menyebar di pulaunya. Walau Kemenkes memastikan para WNI yang dievakuasi dalam kondisi sehat, namun warga tetap menolak proses karantina di Natuna selama 14 hari.
Pemerintah menyiapkan hanggar Lanud Raden Sadjad Natuna sebagai lokasi observasi selama masa inkubasi yang dilakukan terhadap WNI sebelum mereka dinyatakan 100 persen aman dari virus corona. Tenaga medis dan psikis sudah diturunkan Kemenkes ke Natuna.
Aksi penolakan sudah terjadi sejak, Sabtu (1/1/2020) setelah kabar bahwa Natuna dijadikan lokasi observasi selama 14 hari. Bahkan hingga malam, demonstrasi warga pecah di Kantor DPRD hingga gerbang Bandara Lanud Raden Sadjad.
“Apapun alasannya, kenapa harus Natuna? kalau iya mereka sudah sehat, kenapa nggak pulang ke rumah saja langsung. Berarti kan itu ada kemungkinan masih bisa tertular, makanya dibawa ke Natuna untuk observasi,” ujar salah seorang warga yang ikut berdemo.
Massa membakar ban bekas sambil menyorakkan penolakan kedatangan ratusan WNI Wuhan. Selain syok dengan sikap pemerintah pusat yang tiba-tiba mengambil kebijakan ini, mereka juga kecewa dengan Bupati Natuna yang hingga saat ini tidak berada di Natuna.
Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti angkat suara terkait penolakan masyarakat Natuna sebagai lokasi evakuasi WNI dari Wuhan. Diakui Ngesti, warga syok mendengar kabar tiba-tiba dari pemerintah pusat. Apalagi mereka dibayangi ganasnya virus corona yang santer diberitakan di televisi.
“Warga Natuna menolak. Kami dari Pemda juga tidak ada konfirmasi (dari pemerintah pusat,” kata Ngesti, seperti dikutip dari Batamnews Sabtu (1/2/2020).
Menurutnya, warga hanya mengetahui dari surat kabar dan video yang beredar. “Tadi malam, mereka mendatangi Kantor DPRD juga ingin menanyakan ke pemerintah pusat yang mengurusi evakuasi tersebut,” ujar Ngesti.